Suara anak negeri

"Suara anak negeri

PERLU DITINDAKLANJUTI UNTUK PROSES HUKUM KARENA,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28 dan Pasal 36: Menjamin hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya dan hak atas rasa aman dari perlakuan diskriminatif. Dst..

Pembakaran simbol adat Papua dapat dikualifikasikan sebagai tindakan diskriminatif berbasis etnis, yang dapat dikenai sanksi pidana.

Konstitusional dan Moral

UUD 1945 Pasal 28I ayat (3): Menjamin perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat adat.

Tindakan pembakaran simbol adat bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga penghinaan terhadap martabat kolektif masyarakat adat Papua.