Penjabaran visi dan misi kabupaten Sorong Selatan

1.      Visi

“Mewujudkan  Masyarakat Sorong Selatan Yang Sehat, Cerdas, Unggul, Sejahterah dan Berkeadilan Gender”

Penjabaran makna dari visi Sorong Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

Sehat	:	Masyarakat  hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih, mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan.
Cerdas	:	Terciptanya kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  Berahlak Mulia, Sehat, Berilmu,  Cakap,  Kreatif,  dan mandiri
Unggul	:	Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
Sejahtera	:	Menunjukan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata
Keadilan Gender	:	Keterwakilan perempuan menjadi penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, dan target pembangunan lainnya

2.      Misi

Misi Pertama	:	Meningkatkan Pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima dan terjangkau bagi masyarakat
		Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan RSUD, Puskesmas,Pustu dan Polindes bermutu dapat dijangkau dan  diberikan kepada setiap lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan lainnya serta masyarakat di daerah terpencil.
Misi Kedua	:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendekatan profesionalisme guru dan pendidikan murah
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menciptakan generasi unggul, berkompetensi, mandiri dan berdaya saing
Misi Ketiga	:	Pemerataan dalam pembangunan dan meningkatkan kwalitas infrastruktur di Kabupaten Sorong Selatan
		Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan public.
Misi Keempat	:	Unggul dalam perekonomian daerah dengan peningkatan daya beli masyarakat menuju kesejahteraan
		Perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya lokal dan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat.
Misi Kelima	:	Mengembangkaan tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan peran kampung dan Distrik yang baik dan bersih
		Melakukan penataan kembali kelembagaan birokrasi melalui perbaikan tata kerja, kapasitas aparatur, manajemen,  birokrasi yang berbasis pada pelayanan publik dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, Penataan dan penegakkan hukum
Misi Keenam	:	Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang
		Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) serta pemberdayaan perempuan.

A.    PEMBANGUNAN KESEHATAN, GIZI KELUARGA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Arah Kebijakan : Membangun Bidang Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Tingkat Kampung.

Strategi Kebijakan :

1.      Membenahi Manajemen organisasi pelayanan kesehatan yang belum tertata dengan baik tingkat Distrik dan kampung.

2.      Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

3.      Optimalisasi peningkatan Kualitas dan kompetensi Tenaga Medis

4.      Meningkatkan Fasilitas pelayanan medis

5.      Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar;

6.      Menyediakan Program Bantuan Makanan Bergizi bagi Ibu dan Balita

7.      Menyiapkan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Ibu Hamil dan melahirkan di tiap kampung

8.      Memberdayakan Peran Perempuan di setiap Kampung untuk terlibat dalam pelayanan kesehatan meliputi kader posyandu, Kelompok Kerja Perempuan, Pelatihan kader kesehatan.

Indikator Keberhasilan :

a.       Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan yang baik di tingkat Posyandu, Pustu dan Puskesmas  serta meningkatnya status menjadi Puskesmas Rawat Inap di beberapa Distrik yang memiliki wilayah yang jangkauannya jauh sesuai dengan standarnya masing-masing.

1)      Adanya Sanggar untuk Posyandu

2)      Insentif bulanan bagi Kader Posyandu, Kader Kesehatan Masyarakat,

3)      Adanya Program Bantuan bagi kelompok kerja perempuan yang bergerak di bidang kesehatan (reproduksi, KB, Penyakit Menular, dll)

4)      Adanya Fasilitas yang memadai untuk pelayanan di Posyandu

b.      Terbangunnya Paradigma Hidup sehat bagi masyarakat kampung (kegiatan melibatkan masyarakat dalam peningkatan mutu kesehatan termasuk didalamnya menyangkut hal-hal preventif atau kegiatan pencegahan)

c.       Optimalnya peran organisasi penunjang  pelayanan  kesehatan (Organisasi  Farmasi,  BPJS, PMI, dan Lainnya).

d.      Adanya Program Bantuan Makanan Bergizi bagi Ibu dan Balita

e.       Tersedianya Program Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Ibu Hamil dan Melahirkan di Tiap Kampung.

f.       Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta prevalensi gizi buruk bagi balita

g.      Adanya keterlibatan peran perempuan di setiap kampung dalam pelayanan kesehatan meliputi kader posyandu, Kelompok Kerja Perempuan, dan Pelatihan kader kesehatan (reproduksi, KB, Penyakit Menular)

B.     PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (FORMAL DAN INFORMAL) DAN PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA

Arah Kebijakan : Pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan Pendidikan Karakter berbasis Moral

Strategi Kebijakan :

1.      Pengembangan Kualitas Pendidikan meliputi : pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan utilitas pendidikan, peningkatan penguasaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat

2.      Pendidikan harus memenuhi standart pelayanan minimal

3.      Kompetensi Lulusan SD harus mampu membaca dan menulis dengan lancar

4.      Menekan Biaya Pendidikan yang tinggi

5.      Optimalisasi analisis kebutuhan guru

6.      Membentuk Lembaga-lembaga Non Formal yang bergerak di bidang Pelatihan dan Kursus Gratis bagi masyarakat lokal berbasis pengembangan Skill (ketrampilan)

7.      Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis moral, budi pekerti dan budaya lokal

Indikator Keberhasilan :

a.       Pemberian subsidi pendidikan (sarana, prasarana pendidikan)

b.      Pendidikan murah/gratis (ada keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak)

c.       Penerapan Azas Keadilan dalam menetapkan nilai subsidi berdasarkan tingkat kesulitan wilayah.

d.      Terselenggaranya Pendidikan Informal berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) di tingkat Kampung.

e.       Terlaksananya Kompetensi bagi Guru di Kabupaten Sorong Selatan

f.       Efektifnya peran Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru

g.      Penerimaan Guru diseleksi berdasarkan analisis kebutuhan

h.      Meningkatnya kesejahteraan guru (insentif, fasilitas perumahan, dan Tunjangan daerah Terpencil telah tersedia).

i.        Terbentuknya Lembaga-lembaga Non Formal yang bergerak di bidang Pelatihan dan Kursus Gratis bagi masyarakat lokal berbasis pengembangan Skill (ketrampilan)

j.        Terselenggaranya pendidikan karakter berbasis moral, budi pekerti, dan budaya lokal.

C.    PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (PERHUBUNGAN, ENERGI LITRIK, TELEKOMUNIKASI DAN AIR BERSIH)

Arah Kebijakan :  Pembangunan Infrastruktur diarahkan Untuk menjamin akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta mengatasi persoalan kesenjangan antar daerah

Strategi kebijakan :

1.      Pengembangan infrastruktur perhubungan meliputi Jalan, Tol Laut, Pelabuhan Laut, Bandara, Sarana dan Rambu-rambu Transportasi darat dan laut.

2.      Pengembangan Infrastruktur Energi Listrik meliputi Pembangunan dan Pengembangan PLTD/PLTA/PLTS.

3.      Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi meliputi Pembangunan Jaringan Telekomunikasi yang belum tersentuh, Peningkatan Kapasitas Bandwidth jaringan selular,

4.      Pengembangan Infrastruktur Air Bersih, meliputi Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Air Bersih.

Indikator Keberhasilan :

1.      Terbangunnya jaringan air bersih di Kampung

2.      Teroptimalisasinya Pemanfaatan Jaringan Air Bersih di Kampung

3.      Terbangunnya jaringan air bersih tenaga surya (PATS)  dan kincir angin

4.      Pemanfaatan air payau dan Air Hujan menjadi air bersih

5.      Terlaksananya Studi Geolis untuk daerah pesisir

6.      Terbangunnya jaringan drainase kampung dan MCK

7.      Adanya rambu-rambu ASDP dan Lalu Lintas Darat

8.      Terbangunnya  Turap / Talud / Bronjong, dan Saluran  Gorong-Gorong

9.      Meningkatnya Ruas Jalan yang menghubungkan antar kampung sampai Kabupaten,

10.  Terbangunnya Prasarana Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas dan Merata Untuk mendukung Pertumbuhan Pusat-pusat Ekonomi di Kabupaten Sorong Selatan

11.  Terbangunnya Kanal untuk menghubungkan Kampung ke distrik dan Distrik ke Ibukota Kabupaten

12.  Adanya Moda Sarana Transportasi laut guna kelancaran mobilisasi barang dan jasa (terbangunnya tol laut daerah)

13.  Terbangunnya Pelabuhan/Depot Pertamina di Kampung Nakna Distrik Konda

14.  Terbangunnya pelabuhan rakyat diwilayah pesisir

15.  Terbangunnya pelabuhan kontainer

16.  Terbangunnya lapangan terbang (lapter) di atori

17.  Meningkatnya Landasan Pacu Lapter di Inanwatan

18.  Adanya regulasi daerah tentang garis sempadan jalan, kalisifikasi, dan kelas jalan

D.    PEMBANGUNAN EKONOMI, EKONOMI KERAKYATAN, DAN INVESTASI

Arah Kebijakan : Pembangunan Ekonomi diarahkan guna meningkatkan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta memperkuat daya saing daerah.

Strategi Kebijakan :

1.      Peningkatan Produksi meliputi berbagai komoditi ekonomi yang dihasilkan melalui sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengolahan hasil hutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelajutan

2.      Pengembangan sector perdagangan dan jasa meliputi upaya peningkatan volume perdagangan, peningkatan daya saing komoditi, peningkatan daya beli masyarakat serta pengembangan sector jasa

3.      Penguatan kelembagaan ekonomi mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi, penguatan peran koperasi, peningkatan peran perbankan serta penguatan kelembagaan UMKM.

4.      Peningkatan Investasi meliputi upaya-upaya menciptakan kondisi, promosi dan fasilitas untuk meningkatkan investasi

Indikator Keberhasilan :

1.      Tercapainya ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat Sorong Selatan

2.      Terjaganya kualitas dan kontinuitas produksi berbagai komoditi ekonomi yang dihasilkan oleh kabupaten sorong selatan

3.      Meningkatnya nilai tambah komoditi local kabupaten sorong selatan

4.      Tumbuh kembangnya koperasi dan unit-unit usaha kecil mikro dan menengah

5.      Meningkatnya volume investasi serta perdagangan barang dan jasa

6.      Meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

E.     PENGUATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1.      FISKAL DAERAH

Arah Kebijakan : Penguatan kapasitas fiskal diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan daerah dan pembentukan peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

   

Strategi Kebijakan :

1.      Mengembangkan usaha jasa pariwisata dan tempat hiburan

2.      Mengoptimalkan pola pemungutan pajak dan retribusi daerah

Indikator Keberhasilan :

1.      Adanya pengembangan usaha pada sector jasa pariwisata dan tempat hiburan

2.      Optimalisasinya pola pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

2.      TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Arah Kebijakan : Pengembangan Tata Pemerintahan yang baik diarahkan untuk pemerintahan  yang demokratis, efektif, dan efisien.

Strategi Kebijakan :

1.      Mendorong terwujudnya tatanan politik yang demokratis meliputi upaya-upaya pendidikan politik dan kewarganegaraan, pengembangan etika dan budaya politik, pemberdayaan pilar-pilar demokrasi serta pengembangan partisipasi masyarakat

2.      Penegakan supremasi hukum meliputi meningkatnya kesadaran terhadap hukum dan HAM, mengembangkan sinergi berbagai elemen untuk menjamin  penegakan hukum dan HAM, serta mendorong harmonisasi antara institusi hokum positif dan hukum adat.

3.      Penguatan kelembagaan pemerintahan meliputi upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

4.      Peningkatan profesionalisme birokrasi meliputi upaya membangun kultur birokrasi yang produktif, responsif dan kreatif

Indikator Keberhasilan :

1.      Terbentuknya struktur organisasi yang lebih ramping namun kaya fungsi, agar sebagaian besar dana diarahkan untuk public dan bukan untuk operasional PNS.

2.      Unit-unit pelayanan langsung kepada masyarakat seperti izin usaha, pengurusan kartu penduduk, akte kelahiran dan sebagainya  mencontohi pola pelayanan dunia usaha seperti perbankan. Para PNS yang bertugas diunit pelayanan langsung kepada publik harus dilatih agar selalu senyum dan ramah melayani warga.

3.      Mudahnya prosedur dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan  untuk mendapatkan suatu izin atau surat keterangan.

4.      Bupati dan wakil bupati beserta kepala dinas secara berkala menyampaikan progres pembangunan dan kebijaksanaan melalui media massa.

5.      Bupati menentukan satu dua hari dalam sepekan atau sebulan untuk bertemu langsung dengan rakyat, guna berdiskusi, berdialog secara intens untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul diberbagai daerah.

6.      Pemerintah kabupaten sorong selatan membangun kerja sama yang harmonis dengan beberapa lembaga yang ada diantaranya lembaga eksekutif dan yudikatif guna bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat umum.

7.      Pengalokasian dana pembangunan kampung yang lebih besar, tidak hanya untuk kepentingan ekselerasi atau percepatan pembangunan tetapi juga bermaksud memperbanyak jumlah uang yang beredar dimasyarakat kampung guna mendongkrak daya beli, yang kemudian memicu dinamisasi ekonomi, pemasaran barang dan jasa.

F.     PERLINDUNGAN, KEBERPIHAKAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, SERTA KEBUDAYAAN DAERAH SORONG SELATAN

Arah kebijakan : Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kebudayaan Daerah diarahkan untuk mensejajarkan nilai-nilai hukum adat dan melestarikan kebudayaan daerah sorong selatan

Strategi Kebijakan :

1.      Memperkuat Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum adat

2.      Melestarikan Seni dan Budaya Lokal meliputi seni ukir, kerajinan tangan, seni tari dan musik tradisional

3.      Mendorong penghormatan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat meliputi, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social melalui regulasi daerah.

4.      Menata system pengelolaan hak masyarakat hukum adat atas tanah, hutan, dan laut melalui pola kemitraan.

5.      Membuka sentra pertumbuhan di wilayah pertuanan adat untuk mempersempit ruang marginalisasi

Indikator Keberhasilan :

1.      Tertatanya kelembagaan masyarakat hukum adat.

2.      Terbentuknya kelompok-kelompok/sanggar seni di lingkungan masyarakat hukum adat.

3.      Adanya tindakan afirmatif  dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dari kalangan masyarakat hukum adat melalui pemberian pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, memberikan kemudcahan dalam kegiatan perekonomian.

4.      Terbukanya aksesibilitas hubungan antara masyarakat hukum adat.